.
Latest News
Showing posts with label Info Pendidikan Education. Show all posts
Showing posts with label Info Pendidikan Education. Show all posts

Keluarga Berperan Tumbuhkan Budaya Membaca

Posted by CendekiaCenter on Monday , under | komentar (1)



SENIN, 14 DESEMBER 2009 | 20:05 WIB
KOMPAS.com - Membudayakan kecintaan membaca bisa mulai ditumbuhkan di dalam keluarga. Peran orangtua, terutama ibu, cukup penting untuk menarik minat anggota keluarga membaca buku sejak dini.


Duta Baca Indonesia, Tantowi Yahya di Jakarta, Senin (14/12/2009), mengatakan selain sekolah sebagai institusi yang mengajarkan membaca, peran ibu juga sangat penting. Seorang ibu memiliki waktu jauh lebih banyak dibandingkan dengan ayah. Anak juga lebih dekat dengan ibu.

"Ibu punya kekuatan luar biasa untuk membentuk anak. Kalau ibu menggunakan peranannya dalam konteks memberikan contoh yang baik bagi anaknya, dalam hal ini membaca. Insya Allah anak akan menjadi pembaca. Apa yang dilakuan ibu saya sebagai orang kampung lulusan madrasah adalah dia tidak memaksa saya untuk membaca. Tetapi di depan saya, dia baca terus. Jadi dia memberikan contoh. Contoh itu yang terlihat dan kemudian terekam di saya seumur hidup saya," kata Tantowi.

Sementara itu, guna terus menumbuhkan budaya masyarakat di kalangan masyarakat, pemerintah mendukung pembangunan Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Kepala Sub Direktorat Kemitraan Direktorat Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Depdiknas, Pahala Simanjuntak menyampaikan pemerintah memberikan dukungan bagi masyarakat yang mengembangkan TBM.

Pahala menyebutkan, ada dua jenis bantuan yang diberikan. Pertama adalah TBM Keaksaraan. Bantuan sebanyak Rp 15 juta diberikan untuk membeli buku-buku yang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Bantuan yang kedua adalah TBM Penguatan Minat Baca sebanyak Rp 25 juta. TBM ini untuk mengembangkan minat baca dalam rangka pembudayaan kegemaran membaca.

Kurikulum untuk anak usia dini, perlukah?

Posted by CendekiaCenter on Friday , under | komentar (0)



Kurikulum untuk anak usia dini, perlukah?

Anak-anak usia dini hidup dalam dunia bermain. Meskipun demikian,tak ada salahnya jika orang tua memiliki rancangan bahan atau materi untuk mengisi hari-hari mereka. Hal yang pasti, kurikulum untuk anak usia dini haruslah sangat fleksibel, sesuai dengan kemampuan dan minat anak.

Kelas-kelas pra-sekolah seperti Play Group (PG) atau Taman Kanak-Kanak (TK) pasti memiliki kurikulum dan target-target, namun karena tuntutan aturan formal, mau tidak mau guru akan menilai perkembangan anak secara kasar, berdasarkan akumulasi kemampuan yang dikuasai anak selama kurun waktu tertentu. Jelas penilaian itu tidak valid, karena ketika guru memasuki kurikulum mewarnai misalnya, beberapa anak mungkin belum siap dengan fase itu. Mereka mungkin menolak untuk melakukannya atau hanya membubuhkan satu coretan pendek di kertasnya, karena dia memang belum berminat.

Di sinilah peran orang tua sangat dibutuhkan. Tak peduli apakah anak-anak masuk TK ataupun tidak, tugas orang tua-lah untuk memahami anak-anaknya dengan baik, sehingga tahu kapan harus memperkenalkan sebuah keterampilan, kapan harus menundanya, kapan harus memacunya lebih kencang, dan bagaimana membuat anak menjadi tertarik untuk mempelajari sesuatu tanpa harus dipaksa oleh waktu dan penilaian pihak lain.

Pendidikan sungguh jauh melampaui batas-batas nilai kuantitatif seperti diterapkan di sekolah. Pendidikan adalah rangkaian proses belajar untuk menjadi manusia yang terus tumbuh, baik secara fisik, mental, maupun spiritual.

Menyusun kurikulum untuk anak usia dini berarti siap mengikuti irama mereka dan siap untuk melangkah lebih jauh saat mereka berminat untuk tahu lebih banyak. Ketika anak-anak diperkenalkan tentang kuda misalnya, bisa jadi rasa ingin tahu mereka berkembang, ingin tahu tentang makanannya, di mana tidurnya, dan mungkin ingin mencoba menaikinya dan mengoleksi gambar-gambarnya.

Adapun secara terstruktur, ada banyak model kurikulum anak usia dini yang telah dikembangkan di dunia. Kurikulum Montessori adalah salah satu di antaranya. Model ini cocok bagi mereka yang senang dengan keteraturan dan mengharapkan anak-anak juga bersikap teratur dan runut. Sebuah buku berjudul Montessori untuk Prasekolah yang disusun oleh seorang praktisi kurikulum Montessori bernama Elizabeth G. Hainstock dan diterbitkan edisi terjemahannya oleh penerbit Delapratasa Publishing, bisa menjadi pilihan untuk mengetahui lebih detail kegiatan-kegiatan ala Montessori.

Melalui buku tersebut akan kita temukan bahwa model Montessori lebih banyak mempergunakan perabotan rumah tangga sebagai media dan mempergunakan kegiatan rutin sehari-hari di rumah sebagai aktivitas belajar.

Temuan tentang multi kecerdasan oleh Howard Gardner juga bisa menginspirasi kita untuk menyusun kurikulum. Delapan bahkan sembilan jenis kecerdasan versi Gardner, yaitu: kecerdasan bahasa, logika-matematika, visual-spasial, fisik, interpersonal, intrapersonal, musikal, natural, dan spiritual bisa dijadikan acuan untuk memilih ragam kegiatan belajar-bermain di rumah.

Buku yang ditulis Thomas Amstrong berjudul Sekolah Para Juara mencoba menjabarkan konsep multi kecerdasan tersebut dalam konteks sekolah formal untuk anak-anak yang lebih besar. Namun bukan tidak mungkin hal itu bisa menginspirasi para orang tua yang memiliki anak usia dini untuk menerapkan jalan pikiran Amstrong ke dalam konteks belajar anak usia dini di rumah.

Kurikulum berdasarkan Perkembangan Anak
Perkembangan anak secara umum ternyata bisa diukur dengan beberapa ukuran berikut: perkembangan fisik motorik, perkembangan kognitif, perkembangan moral & sosial, emosional, dan komunikasi (Slamet Suyanto, Dasar-dasar Pendidikan Anak Usia Dini:192. Penerbit: Hikayat Publishing. Yogyakarta)

Kita bisa menciptakan kurikulum dengan mengacu pada teori tersebut. Berikut gambaran kasar kurikulum yang mungkin diterapkan:

Perkembangan fisik motorik
- Motorik Kasar: Berlari, memanjat, menendang bola, menangkap
bola, bermain lompat tali, berjalan pada titian keseimbangan, dll.

- Motorik Halus: Mewarnai pola, makan dengan sendok, mengancingkan baju, menarik resluiting, menggunting pola,menyisir rambut, mengikat tali sepatu, menjahit dengan alat jahit tiruan, dll.

- Organ Sensoris:Membedakan berbagai macam rasa, mengenali berbagai macam bau, mengenali berbagai macam warna benda, mengenali berbagai benda dari ciri-ciri fisiknya, mampu membedakan berbagai macam bentuk, dll.

Perkembangan Kognitif
Misalnya: mengenal nama-nama warna,mengenal nama bagian-bagian tubuh, mengenal nama anggota keluarga,mampu membandingkan dua objek atau lebih, menghitung, menata, mengurutkan; mengetahui nama-nama hari dan bulan; mengetahui perbedaan waktu pagi, siang, atau malam; mengetahui perbedaan kecepatan (lambat dan cepat); mengetahui perbedaan tinggi dan rendah, besar dan kecil, panjang dan pendek; mengenal nama-nama huruf alfabet atau membaca kata; memahami kuantitas benda, dll.

Perkembangan Moral dan sosial
Misalnya: Mengetahui sopan santun, mengetahui aturan-aturan dalam keluarga atau sekolah jika ia bersekolah, mampu bermain dan berkomunikasi bersama teman-teman, mampu bergantian atau antre, dll.

Perkembangan Emosional
Misalnya: Menunjukkan rasa sayang pada teman, orang tua, dan saudaranya; menunjukkan rasa empati; mengetahui simbol-simbol emosi: sedih, gembira, atau marah dan mampu mengontrol emosinya sesuai kondisi yang tepat.

Perkembangan Komunikasi (Berbahasa)
Misalnya: Mampu mengungkapkan keinginannya dengan kata-kata,mampu melafalkan kata-kata dengan jelas (bisa dimengerti oleh orang lain).

Begitu beragam model kurikulum yang ada. Mau pilih yang mana? Mengumpulkan sebanyak mungkin sumber dan memilahnya sesuai kekhasan keluarga masing-masing adalah cara paling baik agar kita memiliki bahan yang lebih kaya untuk anak-anak kita.

Salam Pendidikan!

sumber : pustakanilna

TIPS: Fun, Fast Teach Children How to Read!

Posted by CendekiaCenter on Thursday , under | komentar (0)



TIPS: Fun, Fast Teach Children How to Read!
JAKARTA, KOMPAS.com - We must believe that children have the ability to learn that unbeatable, because a lot of evidence already we see in everyday life they can memorize the ad, nyeletuk when we talk with other people, and absorb the words we say.
In his book 'How to Teach Your Baby to Read', Glen Doman said that basically the ability, especially children under five is very unusual. In fact, Doman said, the brain child that has been half done Hemispherectomy surgery (to remove half the physical brain their) can have the same ability with children brain their intact and normal.
SURABAYA, KOMPAS.com - Until early August 2009, a pilot education program in Kabupaten Sampang free and also Bondowoso not materialize. Budget allocation for the two regions into which the pilot project, free education is not liquid. In fact, free education is one of the program are paired Soekarwo and Saifullah Yusuf digembar who always rant at the beginning of their government.

Tersendatnya the implementation of free education program mengemuka in the report of Commission E East Java Legislative changes to the discussion of the East Java Provincial Budgets, Tuesday (4 / 8) in the East Java Legislative Building, Jalan Indrapura, Surabaya.

"Related to the program 100 days in the governor's education through a memorandum of understanding set (MoU) with the district / city, to this day has not been realized," said the spokesperson for the Commission E East Java DPRD Fadholi M Ruham.
According Fadholi, free education pilot program in Kabupaten Sampang Bondowoso and get the budget allocation of Rp 6 billion. However, these funds have not been to this liquid.

Chairman of Commission E East Java DPRD Mukadar said Saleh Ismail, free education pilot program was submitted Soekarwo pair-Saifullah Yusuf (Karsa) in their 100-day program. However, up to six months after they were appointed, the program also has not been done.

Budget program budget precede changes in East Java province. Should the allocation of funds of Rp 6 billion comes from the School Operational Assistance (BOS) area. "But, the realization of clarity BOS own Region is also still in," he said.

BOS area in East Java to get the funding allocation of Rp 75 billion. Commission E DPRD Jatim rate of utilization of these funds to date has not been clear.
Slogan removed

In a report on the plenary meeting, the Commission E East Java DPRD Pemprov Jatim also ask the governor and the slogan free education. The slogan is considered misleading, fool people and make educational institutions can not afford to optimize the participation of the community in meni ngkatkan quality education.

In response to this, the Governor of East Java Soekarwo states, free education program is a private non. That is, only needs a public education course that will be subsidized, while private or personal needs of a fixed sisw by its own. "What is subsidized akan needs investment in education, such as laboratories, school buildings, or training. If you want to have outside parties contribute, they must ask permission prior to the head offices of education," said Soekarwo.

Related cairnya not fund a pilot program for free education, Soekarwo explains, the allocation of funds already budgeted in the 2009 budget changes. "I will check to Pak Soewanto (Head of Education Office of East Java). The remaining 20 09 education funding will be added to the funding changes in 2009 budget," he said.

However, if the decline Soekarwo free education pilot program that is part of the 100-day governor's deputy governor and fails. According to him, the preparation of the pilot project for free education in the two regions are part of the program is a 100-day governor and lieutenant governor.
What's Allowed?
- Do not make children become bored with too quickly forward, progress is too slow, and too often give test
- Do not force the child, any of its forms
- Do not be tense, so you better not delay if the atmosphere of support, both on you and the child
- Do not mengajarinya first alphabet, but he ajari words
That should be?
- Cheer up and make the mood happy and comfortable child receives "lessons" from your
- Always create a new way. Remember, however jeleknya how you teach, can almost be that he will learn more than not taught at all.
Glen Doman method (Phase I)
Delay should first teach your child about the letter, because the smallest element of a language is the word, not letter.
Is a concrete form of the word, while the letter is abstract. Meanwhile, the child will more easily on things concrete, not abstract things that make them think too in the top of whatever you teach.
One easy and simple way to teach children to read through the introduction of the word is using the Glen Doman Method. See the following steps;
1. Create 15 words were divided into 3 categories-shaped set of cardboard cards and spidol. Each Set consists Category A, Category Set B and Set C a different Category
2. Example, use the theme in the names of family members in Set A (father, mother, auntie, grandfather, grandmother), the name of Set B in the fruit (apple, banana, cashew, citrus, durian), and animals in the name of Set C (chicken , duck, goose, fish, horses)
3. Take one of the front of the card / stack cartons in Set A, a (bacakan) and get children menirukannya.
-ingat, tak perlu jelaskan artinya tentang apa yang dibaca oleh si anak
-not more than one second, take a card from the back and do as the first
note the child-face when the word, observe the words of interest and that is not
-do not have children repeat the words that we bacakan earlier
after the five-word reading, stop this lesson. Hug your children, and he praised the show you are proud of what the
4. On the first day of lessons, do to Set A three times (3x)
5. Set the second day do 3x = A, Set B = 3x
6. Third Day Set A = 3x, B = 3x Set, and Set C = 3x
7. Fourth day until the sixth day the same as the third
read every word-maximum between 15 - 25 times. After as much, the word should be replaced. How, after the sixth day take 1 word from each set and replace with a new word
Set-every one of you bacakan finished lansung diacak, this is so that children can not guess the word sequence
-never repeat the words that you have bacakan, so it does not mark every one of you said that you have bacakan with a pencil. Alerts also can be used as benchmark how many times have we said this bacakan.
SURABAYA, KOMPAS.com - Until early August 2009, a pilot education program in Kabupaten Sampang free and also Bondowoso not materialize. Budget allocation for the two regions into which the pilot project, free education is not liquid. In fact, free education is one of the program are paired Soekarwo and Saifullah Yusuf digembar who always rant at the beginning of their government.

Tersendatnya the implementation of free education program mengemuka in the report of Commission E East Java Legislative changes to the discussion of the East Java Provincial Budgets, Tuesday (4 / 8) in the East Java Legislative Building, Jalan Indrapura, Surabaya.

"Related to the program 100 days in the governor's education through a memorandum of understanding set (MoU) with the district / city, to this day has not been realized," said the spokesperson for the Commission E East Java DPRD Fadholi M Ruham.
According Fadholi, free education pilot program in Kabupaten Sampang Bondowoso and get the budget allocation of Rp 6 billion. However, these funds have not been to this liquid.

Chairman of Commission E East Java DPRD Mukadar said Saleh Ismail, free education pilot program was submitted Soekarwo pair-Saifullah Yusuf (Karsa) in their 100-day program. However, up to six months after they were appointed, the program also has not been done.

Budget program budget precede changes in East Java province. Should the allocation of funds of Rp 6 billion comes from the School Operational Assistance (BOS) area. "But, the realization of clarity BOS own Region is also still in," he said.

BOS area in East Java to get the funding allocation of Rp 75 billion. Commission E DPRD Jatim rate of utilization of these funds to date has not been clear.
Slogan removed

In a report on the plenary meeting, the Commission E East Java DPRD Pemprov Jatim also ask the governor and the slogan free education. The slogan is considered misleading, fool people and make educational institutions can not afford to optimize the participation of the community in meni ngkatkan quality education.

In response to this, the Governor of East Java Soekarwo states, free education program is a private non. That is, only needs a public education course that will be subsidized, while private or personal needs of a fixed sisw by its own. "What is subsidized akan needs investment in education, such as laboratories, school buildings, or training. If you want to have outside parties contribute, they must ask permission prior to the head offices of education," said Soekarwo.

Related cairnya not fund a pilot program for free education, Soekarwo explains, the allocation of funds already budgeted in the 2009 budget changes. "I will check to Pak Soewanto (Head of Education Office of East Java). The remaining 20 09 education funding will be added to the funding changes in 2009 budget," he said.

However, if the decline Soekarwo free education pilot program that is part of the 100-day governor's deputy governor and fails. According to him, the preparation of the pilot project for free education in the two regions are part of the program is a 100-day governor and lieutenant governor.
SURABAYA, KOMPAS.com - Until early August 2009, a pilot education program in Kabupaten Sampang free and also Bondowoso not materialize. Budget allocation for the two regions into which the pilot project, free education is not liquid. In fact, free education is one of the program are paired Soekarwo and Saifullah Yusuf digembar who always rant at the beginning of their government.

Tersendatnya the implementation of free education program mengemuka in the report of Commission E East Java Legislative changes to the discussion of the East Java Provincial Budgets, Tuesday (4 / 8) in the East Java Legislative Building, Jalan Indrapura, Surabaya.

"Related to the program 100 days in the governor's education through a memorandum of understanding set (MoU) with the district / city, to this day has not been realized," said the spokesperson for the Commission E East Java DPRD Fadholi M Ruham.
According Fadholi, free education pilot program in Kabupaten Sampang Bondowoso and get the budget allocation of Rp 6 billion. However, these funds have not been to this liquid.

Chairman of Commission E East Java DPRD Mukadar said Saleh Ismail, free education pilot program was submitted Soekarwo pair-Saifullah Yusuf (Karsa) in their 100-day program. However, up to six months after they were appointed, the program also has not been done.

Budget program budget precede changes in East Java province. Should the allocation of funds of Rp 6 billion comes from the School Operational Assistance (BOS) area. "But, the realization of clarity BOS own Region is also still in," he said.

BOS area in East Java to get the funding allocation of Rp 75 billion. Commission E DPRD Jatim rate of utilization of these funds to date has not been clear.
Slogan removed

In a report on the plenary meeting, the Commission E East Java DPRD Pemprov Jatim also ask the governor and the slogan free education. The slogan is considered misleading, fool people and make educational institutions can not afford to optimize the participation of the community in meni ngkatkan quality education.

In response to this, the Governor of East Java Soekarwo states, free education program is a private non. That is, only needs a public education course that will be subsidized, while private or personal needs of a fixed sisw by its own. "What is subsidized akan needs investment in education, such as laboratories, school buildings, or training. If you want to have outside parties contribute, they must ask permission prior to the head offices of education," said Soekarwo.

Related cairnya not fund a pilot program for free education, Soekarwo explains, the allocation of funds already budgeted in the 2009 budget changes. "I will check to Pak Soewanto (Head of Education Office of East Java). The remaining 20 09 education funding will be added to the funding changes in 2009 budget," he said.

However, if the decline Soekarwo free education pilot program that is part of the 100-day governor's deputy governor and fails. According to him, the preparation of the pilot project for free education in the two regions are part of the program is a 100-day governor and lieutenant governor.
SURABAYA, KOMPAS.com - Until early August 2009, a pilot education program in Kabupaten Sampang free and also Bondowoso not materialize. Budget allocation for the two regions into which the pilot project, free education is not liquid. In fact, free education is one of the program are paired Soekarwo and Saifullah Yusuf digembar who always rant at the beginning of their government.

Tersendatnya the implementation of free education program mengemuka in the report of Commission E East Java Legislative changes to the discussion of the East Java Provincial Budgets, Tuesday (4 / 8) in the East Java Legislative Building, Jalan Indrapura, Surabaya.

"Related to the program 100 days in the governor's education through a memorandum of understanding set (MoU) with the district / city, to this day has not been realized," said the spokesperson for the Commission E East Java DPRD Fadholi M Ruham.
According Fadholi, free education pilot program in Kabupaten Sampang Bondowoso and get the budget allocation of Rp 6 billion. However, these funds have not been to this liquid.

Chairman of Commission E East Java DPRD Mukadar said Saleh Ismail, free education pilot program was submitted Soekarwo pair-Saifullah Yusuf (Karsa) in their 100-day program. However, up to six months after they were appointed, the program also has not been done.

Budget program budget precede changes in East Java province. Should the allocation of funds of Rp 6 billion comes from the School Operational Assistance (BOS) area. "But, the realization of clarity BOS own Region is also still in," he said.

BOS area in East Java to get the funding allocation of Rp 75 billion. Commission E DPRD Jatim rate of utilization of these funds to date has not been clear.
Slogan removed

In a report on the plenary meeting, the Commission E East Java DPRD Pemprov Jatim also ask the governor and the slogan free education. The slogan is considered misleading, fool people and make educational institutions can not afford to optimize the participation of the community in meni ngkatkan quality education.

In response to this, the Governor of East Java Soekarwo states, free education program is a private non. That is, only needs a public education course that will be subsidized, while private or personal needs of a fixed sisw by its own. "What is subsidized akan needs investment in education, such as laboratories, school buildings, or training. If you want to have outside parties contribute, they must ask permission prior to the head offices of education," said Soekarwo.

Related cairnya not fund a pilot program for free education, Soekarwo explains, the allocation of funds already budgeted in the 2009 budget changes. "I will check to Pak Soewanto (Head of Education Office of East Java). The remaining 20 09 education funding will be added to the funding changes in 2009 budget," he said.

However, if the decline Soekarwo free education pilot program that is part of the 100-day governor's deputy governor and fails. According to him, the preparation of the pilot project for free education in the two regions are part of the program is a 100-day governor and lieutenant governor.
SURABAYA, KOMPAS.com - Until early August 2009, a pilot education program in Kabupaten Sampang free and also Bondowoso not materialize. Budget allocation for the two regions into which the pilot project, free education is not liquid. In fact, free education is one of the program are paired Soekarwo and Saifullah Yusuf digembar who always rant at the beginning of their government.

Tersendatnya the implementation of free education program mengemuka in the report of Commission E East Java Legislative changes to the discussion of the East Java Provincial Budgets, Tuesday (4 / 8) in the East Java Legislative Building, Jalan Indrapura, Surabaya.

"Related to the program 100 days in the governor's education through a memorandum of understanding set (MoU) with the district / city, to this day has not been realized," said the spokesperson for the Commission E East Java DPRD Fadholi M Ruham.
According Fadholi, free education pilot program in Kabupaten Sampang Bondowoso and get the budget allocation of Rp 6 billion. However, these funds have not been to this liquid.

Chairman of Commission E East Java DPRD Mukadar said Saleh Ismail, free education pilot program was submitted Soekarwo pair-Saifullah Yusuf (Karsa) in their 100-day program. However, up to six months after they were appointed, the program also has not been done.

Budget program budget precede changes in East Java province. Should the allocation of funds of Rp 6 billion comes from the School Operational Assistance (BOS) area. "But, the realization of clarity BOS own Region is also still in," he said.

BOS area in East Java to get the funding allocation of Rp 75 billion. Commission E DPRD Jatim rate of utilization of these funds to date has not been clear.
Slogan removed

In a report on the plenary meeting, the Commission E East Java DPRD Pemprov Jatim also ask the governor and the slogan free education. The slogan is considered misleading, fool people and make educational institutions can not afford to optimize the participation of the community in meni ngkatkan quality education.

In response to this, the Governor of East Java Soekarwo states, free education program is a private non. That is, only needs a public education course that will be subsidized, while private or personal needs of a fixed sisw by its own. "What is subsidized akan needs investment in education, such as laboratories, school buildings, or training. If you want to have outside parties contribute, they must ask permission prior to the head offices of education," said Soekarwo.

Related cairnya not fund a pilot program for free education, Soekarwo explains, the allocation of funds already budgeted in the 2009 budget changes. "I will check to Pak Soewanto (Head of Education Office of East Java). The remaining 20 09 education funding will be added to the funding changes in 2009 budget," he said.

However, if the decline Soekarwo free education pilot program that is part of the 100-day governor's deputy governor and fails. According to him, the preparation of the pilot project for free education in the two regions are part of the program is a 100-day governor and lieutenant governor.
SURABAYA, KOMPAS.com - Until early August 2009, a pilot education program in Kabupaten Sampang free and also Bondowoso not materialize. Budget allocation for the two regions into which the pilot project, free education is not liquid. In fact, free education is one of the program are paired Soekarwo and Saifullah Yusuf digembar who always rant at the beginning of their government.

Tersendatnya the implementation of free education program mengemuka in the report of Commission E East Java Legislative changes to the discussion of the East Java Provincial Budgets, Tuesday (4 / 8) in the East Java Legislative Building, Jalan Indrapura, Surabaya.

"Related to the program 100 days in the governor's education through a memorandum of understanding set (MoU) with the district / city, to this day has not been realized," said the spokesperson for the Commission E East Java DPRD Fadholi M Ruham.
According Fadholi, free education pilot program in Kabupaten Sampang Bondowoso and get the budget allocation of Rp 6 billion. However, these funds have not been to this liquid.

Chairman of Commission E East Java DPRD Mukadar said Saleh Ismail, free education pilot program was submitted Soekarwo pair-Saifullah Yusuf (Karsa) in their 100-day program. However, up to six months after they were appointed, the program also has not been done.

Budget program budget precede changes in East Java province. Should the allocation of funds of Rp 6 billion comes from the School Operational Assistance (BOS) area. "But, the realization of clarity BOS own Region is also still in," he said.

BOS area in East Java to get the funding allocation of Rp 75 billion. Commission E DPRD Jatim rate of utilization of these funds to date has not been clear.
Slogan removed

In a report on the plenary meeting, the Commission E East Java DPRD Pemprov Jatim also ask the governor and the slogan free education. The slogan is considered misleading, fool people and make educational institutions can not afford to optimize the participation of the community in meni ngkatkan quality education.

In response to this, the Governor of East Java Soekarwo states, free education program is a private non. That is, only needs a public education course that will be subsidized, while private or personal needs of a fixed sisw by its own. "What is subsidized akan needs investment in education, such as laboratories, school buildings, or training. If you want to have outside parties contribute, they must ask permission prior to the head offices of education," said Soekarwo.

Related cairnya not fund a pilot program for free education, Soekarwo explains, the allocation of funds already budgeted in the 2009 budget changes. "I will check to Pak Soewanto (Head of Education Office of East Java). The remaining 20 09 education funding will be added to the funding changes in 2009 budget," he said.

However, if the decline Soekarwo free education pilot program that is part of the 100-day governor's deputy governor and fails. According to him, the preparation of the pilot project for free education in the two regions are part of the program is a 100-day governor and lieutenant governor.
SURABAYA, KOMPAS.com - Until early August 2009, a pilot education program in Kabupaten Sampang free and also Bondowoso not materialize. Budget allocation for the two regions into which the pilot project, free education is not liquid. In fact, free education is one of the program are paired Soekarwo and Saifullah Yusuf digembar who always rant at the beginning of their government.

Tersendatnya the implementation of free education program mengemuka in the report of Commission E East Java Legislative changes to the discussion of the East Java Provincial Budgets, Tuesday (4 / 8) in the East Java Legislative Building, Jalan Indrapura, Surabaya.

"Related to the program 100 days in the governor's education through a memorandum of understanding set (MoU) with the district / city, to this day has not been realized," said the spokesperson for the Commission E East Java DPRD Fadholi M Ruham.
According Fadholi, free education pilot program in Kabupaten Sampang Bondowoso and get the budget allocation of Rp 6 billion. However, these funds have not been to this liquid.

Chairman of Commission E East Java DPRD Mukadar said Saleh Ismail, free education pilot program was submitted Soekarwo pair-Saifullah Yusuf (Karsa) in their 100-day program. However, up to six months after they were appointed, the program also has not been done.

Budget program budget precede changes in East Java province. Should the allocation of funds of Rp 6 billion comes from the School Operational Assistance (BOS) area. "But, the realization of clarity BOS own Region is also still in," he said.

BOS area in East Java to get the funding allocation of Rp 75 billion. Commission E DPRD Jatim rate of utilization of these funds to date has not been clear.
Slogan removed

In a report on the plenary meeting, the Commission E East Java DPRD Pemprov Jatim also ask the governor and the slogan free education. The slogan is considered misleading, fool people and make educational institutions can not afford to optimize the participation of the community in meni ngkatkan quality education.

In response to this, the Governor of East Java Soekarwo states, free education program is a private non. That is, only needs a public education course that will be subsidized, while private or personal needs of a fixed sisw by its own. "What is subsidized akan needs investment in education, such as laboratories, school buildings, or training. If you want to have outside parties contribute, they must ask permission prior to the head offices of education," said Soekarwo.

Related cairnya not fund a pilot program for free education, Soekarwo explains, the allocation of funds already budgeted in the 2009 budget changes. "I will check to Pak Soewanto (Head of Education Office of East Java). The remaining 20 09 education funding will be added to the funding changes in 2009 budget," he said.

However, if the decline Soekarwo free education pilot program that is part of the 100-day governor's deputy governor and fails. According to him, the preparation of the pilot project for free education in the two regions are part of the program is a 100-day governor and lieutenant governor.

Free Education Program in the East Java Road

Posted by CendekiaCenter on Wednesday , under | komentar (1)



Free Education Program in the East Java Road
Tuesday, 4 August 2009 | 21:54 WIB
Reports journalist KOMPAS Aloysius Budi Kurniawan

SURABAYA, KOMPAS.com - Until early August 2009, a pilot education program in Kabupaten Sampang free and also Bondowoso not materialize. Budget allocation for the two regions into which the pilot project, free education is not liquid. In fact, free education is one of the program are paired Soekarwo and Saifullah Yusuf digembar who always rant at the beginning of their government.

Tersendatnya the implementation of free education program mengemuka in the report of Commission E East Java Legislative changes to the discussion of the East Java Provincial Budgets, Tuesday (4 / 8) in the East Java Legislative Building, Jalan Indrapura, Surabaya.

"Related to the program 100 days in the governor's education through a memorandum of understanding set (MoU) with the district / city, to this day has not been realized," said the spokesperson for the Commission E East Java DPRD Fadholi M Ruham.
According Fadholi, free education pilot program in Kabupaten Sampang Bondowoso and get the budget allocation of Rp 6 billion. However, these funds have not been to this liquid.

Chairman of Commission E East Java DPRD Mukadar said Saleh Ismail, free education pilot program was submitted Soekarwo pair-Saifullah Yusuf (Karsa) in their 100-day program. However, up to six months after they were appointed, the program also has not been done.

Budget program budget precede changes in East Java province. Should the allocation of funds of Rp 6 billion comes from the School Operational Assistance (BOS) area. "But, the realization of clarity BOS own Region is also still in," he said.

BOS area in East Java to get the funding allocation of Rp 75 billion. Commission E DPRD Jatim rate of utilization of these funds to date has not been clear.
Slogan removed

In a report on the plenary meeting, the Commission E East Java DPRD Pemprov Jatim also ask the governor and the slogan free education. The slogan is considered misleading, fool people and make educational institutions can not afford to optimize the participation of the community in meni ngkatkan quality education.

In response to this, the Governor of East Java Soekarwo states, free education program is a private non. That is, only needs a public education course that will be subsidized, while private or personal needs of a fixed sisw by its own. "What is subsidized akan needs investment in education, such as laboratories, school buildings, or training. If you want to have outside parties contribute, they must ask permission prior to the head offices of education," said Soekarwo.

Related cairnya not fund a pilot program for free education, Soekarwo explains, the allocation of funds already budgeted in the 2009 budget changes. "I will check to Pak Soewanto (Head of Education Office of East Java). The remaining 20 09 education funding will be added to the funding changes in 2009 budget," he said.

However, if the decline Soekarwo free education pilot program that is part of the 100-day governor's deputy governor and fails. According to him, the preparation of the pilot project for free education in the two regions are part of the program is a 100-day governor and lieutenant governor.

INDONESIA
Program Pendidikan Gratis Jatim Jalan di Tempat

Selasa, 4 Agustus 2009 | 21:54 WIB
Laporan wartawan KOMPAS Aloysius Budi Kurniawan

SURABAYA, KOMPAS.com - Hingga awal Agustus 2009, program percontohan pendidikan
gratis di Kabupaten Sampang dan Bondowoso belum juga terlaksana. Alokasi anggaran dua daerah yang menjadi pilot project pendidikan gratis tersebut belum cair. Padahal, pendidikan gratis merupakan salah satu program andalan pasangan Soekarwo dan Saifullah Yusuf yang selalu digembar-gemborkan mereka di awal pemerintahan.

Tersendatnya pelaksanaan program pendidikan gratis mengemuka dalam laporan Komisi E DPRD Jatim terhadap pembahasan perubahan APBD Provinsi Jatim, Selasa (4/8) di Gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura, Surabaya.

"Terkait program 100 hari gubernur di bidang pendidikan yang ditetapkan melalui nota kesepahaman (MoU) dengan kabupaten/kota, hingga saat ini belum terealisasi," ujar juru bicara
Komisi E DPRD Jatim Fadholi M Ruham.

Menurut Fadholi, program percontohan pendidikan gratis di Kabupaten Sampang dan Bondowoso mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 6 miliar. Namun, dana tersebut hingga saat ini belum cair.

Ketua Komisi E DPRD Jatim Saleh Ismail Mukadar mengatakan, program percontohan pendidikan gratis telah disampaikan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa) dalam program 100 hari mereka. Namun, sampai dengan enam bulan setelah mereka dilantik, program belum juga terlaksana.

Anggaran program ini mendahului perubahan APBD Provinsi Jatim. Seharusnya alokasi dana sebesar Rp 6 miliar berasal dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah. "Tapi, kejelasan realisasi BOS Daerah sendiri juga masih dipertanyakan," ucapnya.

BOS Daerah di Jatim mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 75 miliar. Komisi E DPRD Jatim menilai pemanfaatan dana tersebut hingga saat ini belum jelas.
Slogan dihapus

Dalam laporan pada rapat Paripurna, Komisi E DPRD Jatim juga meminta Pemprov Jatim dan gubernur menghentikan slogan pendidikan gratis. Slogan tersebut dinilai menyesatkan,
membodohi masyarakat dan membuat lembaga-lembaga pendidikan tak mampu mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam meni ngkatkan kualitas pendidikan.

Menanggapi hal ini, Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyatakan, program pendidikan gratis bersifat non privat. Artinya, hanya kebutuhan pendidikan publik saja yang akan disubsidi,
sedangkan kebutuhan privat atau pribadi para sisw a tetap ditanggung sendiri-sendiri. "Yang akan disubsidi adalah kebutuhan investasi pendidikan, seperti laboratorium, gedung sekolah, atau pelatihan. Jika ada pihak luar ingin menyumbang, maka mereka harus minta izin dahulu pada kepala dinas pendidikan," jelas Soekarwo.

Terkait belum cairnya dana program percontohan pendidikan gratis, Soekarwo menjelaskan, alokasi dana sudah dianggarkan dalam perubahan APBD 2009. "Saya akan mengecek ke Pak Soewanto (Kepala Dinas Pendidikan Jatim). Sisa dana pendidikan 20 09 akan ditambah dengan dana perubahan APBD 2009," ujarnya.

Meski demikian, Soekarwo menampik jika program percontohan pendidikan gratis yang merupakan bagian dari program 100 hari gubernur dan wakil gubernur tersebut gagal. Menurutnya,
persiapan pilot project pendidikan gratis di dua daerah sudah merupakan bagian dari program 100 hari gubernur dan wakil gubernur.

PSB Kota Bandung Terus Mengulang Kesalahan Yang Sama

Posted by CendekiaCenter on Friday , under | komentar (0)



PSB Kota Bandung Keep repeating the same error

BANDUNG, (PR). Organizing the reception of new students (PSB) in 2009 in Bandung City votes not to give priority service to the community. This is reflected in the various issues that are still found, ranging from lack of socialization and lack of transparency. PSB assessed continually repeat the same mistakes, have recast the system proposed in the PSB upcoming school year.

Therefore one of the discourse mengemuka in a press conference discussing the evaluation of PSB 2009 was held in Bandung Education Coalition (KPKB), Thursday (30 / 7), in the building claim Bandung Indonesia. KPKB consists of the various institutions of education activists and observers, such as the Advocacy Institute of Education (LAP), Advocacy Institute populist (LAK), Parents Students Forum (Fortusis), Indonesian Independent Teachers Federation (FGII), Teachers' Forum aspirations Indonesia (FAGI), and Agency Musyawarah Private Universities (BMPS). During the PSB, KPKB active practice in the field at once to open the posko complaints.

"Socialization is only done to the school principal. That was very time mepet. As a result, people always pasrah, are in a position not powerless. They do not have access to, and not involved," said Chairman of the LAP and Satriana.

Transparency schools also get special attention. Secretary General of Fortusis Dwi Subawanto menuturkan, during observation in the field, still found a lot of injustice, from the deception in the lane nonakademik performance, the practice of the transaction money to students phenomenon "titipan" certain leaders or officials.

School programs in the free primary education is also considered not to give comfort to guarantee access to public education are comfortable. Dwi cite, in elementary and junior high school level where prohibited levies, voluntary contributions of funds often consciously be deflected by the school became compulsory dues. Design schools so that all parents are always in a weak position and can not refuse.

Change the system

Read a variety of violations and cheating, which continues to occur from year to year, KPKB recommends that the Education Office and the Government of Bandung City PSB immediately reorganize the system. "Cute Disdik if not all see the lack of this. We have just contributed. Follow-up on them there," said Dan.

KPKB suggested, a policy that should not be taken Disdik more reactive form of action that is made after the violation occurred. According to Dan, handling individual per person is no longer sufficient. The fundamental, Disdik and local government must dare to redesign the system for PSB upcoming academic year. "If necessary, return to the reception of students the school authorities of each," he said.

KPKB also propose to the local government immediately set up a minimum standard of education services. Standards required as a guide various policies taken in the effort Disdik equity of education services in the city of Bandung. (A-165) ***

Indonesia

PSB Kota Bandung Terus Mengulang Kesalahan yang Sama

BANDUNG, (PR).

Penyelenggaraan penerimaan siswa baru (PSB) 2009 di Kota Bandung dinilai belum memberikan prioritas pelayanan kepada masyarakat. Hal ini tercermin dari berbagai persoalan yang masih ditemukan, mulai dari kurangnya sosialisasi hingga ketiadaan transparansi. PSB dinilai terus mengulang kesalahan yang sama, diusulkan ada perombakan sistem dalam PSB tahun ajaran mendatang.

Demikian salah satu wacana yang mengemuka dalam konferensi pers membahas evaluasi PSB 2009 yang digelar Koalisi Pendidikan Kota Bandung (KPKB), Kamis (30/7), di Gedung Indonesia Menggugat Bandung. KPKB terdiri atas berbagai lembaga aktivis dan pemerhati pendidikan, seperti Lembaga Advokasi Pendidikan (LAP), Lembaga Advokasi Kerakyatan (LAK), Forum Orang tua Siswa (Fortusis), Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), Forum Aspirasi Guru Indonesia (FAGI), dan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS). Selama penyelenggaraan PSB, KPKB aktif mengamati praktik di lapangan sekaligus membuka posko pengaduan.

"Sosialisasi hanya dilakukan kepada kepala sekolah. Itu pun waktunya sangat mepet. Akibatnya, masyarakat selalu pasrah, berada dalam posisi tidak berdaya. Mereka tidak punya akses dan tidak dilibatkan," kata Ketua LAP Dan Satriana.

Transparansi sekolah juga mendapat sorotan khusus. Sekjen Fortusis Dwi Subawanto menuturkan, selama pengamatan di lapangan, masih ditemukan banyak ketidakadilan, mulai dari kecurangan di jalur nonakademik prestasi, praktik transaksi uang hingga fenomena siswa "titipan" pejabat atau tokoh tertentu.

Program sekolah gratis di jenjang pendidikan dasar juga dinilai belum memberikan garansi kenyamanan bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan secara nyaman. Dwi mencontohkan, di jenjang SD dan SMP di mana pungutan dilarang, dana sumbangan sukarela kerap secara sadar dibelokkan oleh pengelola sekolah menjadi iuran wajib. Sekolah merancang semua sehingga orang tua siswa selalu berada dalam posisi lemah dan tidak bisa menolak.

Ubah sistem

Menyimak berbagai pelanggaran dan kecurangan yang terus terjadi dari tahun ke tahun, KPKB merekomendasikan agar Dinas Pendidikan dan Pemerintah Kota Bandung segera merombak sistem PSB. "Lucu jika Disdik tidak melihat semua kekurangan ini. Kami telah cukup memberi kontribusi. Tindak lanjutnya ada pada mereka," ucap Dan.

KPKB mengusulkan, kebijakan yang diambil Disdik jangan lagi berupa tindakan reaktif yang dibuat setelah terjadi pelanggaran. Menurut Dan, penanganan oknum per oknum tidak lagi mencukupi. Secara mendasar, Disdik dan pemkot harus berani merancang ulang sistem PSB untuk tahun ajaran mendatang. "Kalau perlu, kembalikan penerimaan siswa kepada wewenang sekolah masing-masing," ujarnya.

KPKB juga mengusulkan agar pemkot segera menyusun standar minimal layanan pendidikan. Standar diperlukan sebagai pedoman berbagai kebijakan yang diambil Disdik dalam upaya pemerataan layanan pendidikan di Kota Bandung. (A-165) ***