Logo

BANDUNG, (PR). Organizing the reception of new students (PSB) in 2009 in Bandung City votes not to give priority service to the community. This is reflected in the various issues that are still found, ranging from lack of socialization and lack of transparency. PSB assessed continually repeat the same mistakes, have recast the system proposed in the PSB upcoming school year.

Therefore one of the discourse mengemuka in a press conference discussing the evaluation of PSB 2009 was held in Bandung Education Coalition (KPKB), Thursday (30 / 7), in the building claim Bandung Indonesia. KPKB consists of the various institutions of education activists and observers, such as the Advocacy Institute of Education (LAP), Advocacy Institute populist (LAK), Parents Students Forum (Fortusis), Indonesian Independent Teachers Federation (FGII), Teachers' Forum aspirations Indonesia (FAGI), and Agency Musyawarah Private Universities (BMPS). During the PSB, KPKB active practice in the field at once to open the posko complaints.

"Socialization is only done to the school principal. That was very time mepet. As a result, people always pasrah, are in a position not powerless. They do not have access to, and not involved," said Chairman of the LAP and Satriana.

Transparency schools also get special attention. Secretary General of Fortusis Dwi Subawanto menuturkan, during observation in the field, still found a lot of injustice, from the deception in the lane nonakademik performance, the practice of the transaction money to students phenomenon "titipan" certain leaders or officials.

School programs in the free primary education is also considered not to give comfort to guarantee access to public education are comfortable. Dwi cite, in elementary and junior high school level where prohibited levies, voluntary contributions of funds often consciously be deflected by the school became compulsory dues. Design schools so that all parents are always in a weak position and can not refuse.

Change the system

Read a variety of violations and cheating, which continues to occur from year to year, KPKB recommends that the Education Office and the Government of Bandung City PSB immediately reorganize the system. "Cute Disdik if not all see the lack of this. We have just contributed. Follow-up on them there," said Dan.

KPKB suggested, a policy that should not be taken Disdik more reactive form of action that is made after the violation occurred. According to Dan, handling individual per person is no longer sufficient. The fundamental, Disdik and local government must dare to redesign the system for PSB upcoming academic year. "If necessary, return to the reception of students the school authorities of each," he said.

KPKB also propose to the local government immediately set up a minimum standard of education services. Standards required as a guide various policies taken in the effort Disdik equity of education services in the city of Bandung. (A-165) ***

Indonesia

PSB Kota Bandung Terus Mengulang Kesalahan yang Sama

BANDUNG, (PR).

Penyelenggaraan penerimaan siswa baru (PSB) 2009 di Kota Bandung dinilai belum memberikan prioritas pelayanan kepada masyarakat. Hal ini tercermin dari berbagai persoalan yang masih ditemukan, mulai dari kurangnya sosialisasi hingga ketiadaan transparansi. PSB dinilai terus mengulang kesalahan yang sama, diusulkan ada perombakan sistem dalam PSB tahun ajaran mendatang.

Demikian salah satu wacana yang mengemuka dalam konferensi pers membahas evaluasi PSB 2009 yang digelar Koalisi Pendidikan Kota Bandung (KPKB), Kamis (30/7), di Gedung Indonesia Menggugat Bandung. KPKB terdiri atas berbagai lembaga aktivis dan pemerhati pendidikan, seperti Lembaga Advokasi Pendidikan (LAP), Lembaga Advokasi Kerakyatan (LAK), Forum Orang tua Siswa (Fortusis), Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), Forum Aspirasi Guru Indonesia (FAGI), dan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS). Selama penyelenggaraan PSB, KPKB aktif mengamati praktik di lapangan sekaligus membuka posko pengaduan.

"Sosialisasi hanya dilakukan kepada kepala sekolah. Itu pun waktunya sangat mepet. Akibatnya, masyarakat selalu pasrah, berada dalam posisi tidak berdaya. Mereka tidak punya akses dan tidak dilibatkan," kata Ketua LAP Dan Satriana.

Transparansi sekolah juga mendapat sorotan khusus. Sekjen Fortusis Dwi Subawanto menuturkan, selama pengamatan di lapangan, masih ditemukan banyak ketidakadilan, mulai dari kecurangan di jalur nonakademik prestasi, praktik transaksi uang hingga fenomena siswa "titipan" pejabat atau tokoh tertentu.

Program sekolah gratis di jenjang pendidikan dasar juga dinilai belum memberikan garansi kenyamanan bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan secara nyaman. Dwi mencontohkan, di jenjang SD dan SMP di mana pungutan dilarang, dana sumbangan sukarela kerap secara sadar dibelokkan oleh pengelola sekolah menjadi iuran wajib. Sekolah merancang semua sehingga orang tua siswa selalu berada dalam posisi lemah dan tidak bisa menolak.

Ubah sistem

Menyimak berbagai pelanggaran dan kecurangan yang terus terjadi dari tahun ke tahun, KPKB merekomendasikan agar Dinas Pendidikan dan Pemerintah Kota Bandung segera merombak sistem PSB. "Lucu jika Disdik tidak melihat semua kekurangan ini. Kami telah cukup memberi kontribusi. Tindak lanjutnya ada pada mereka," ucap Dan.

KPKB mengusulkan, kebijakan yang diambil Disdik jangan lagi berupa tindakan reaktif yang dibuat setelah terjadi pelanggaran. Menurut Dan, penanganan oknum per oknum tidak lagi mencukupi. Secara mendasar, Disdik dan pemkot harus berani merancang ulang sistem PSB untuk tahun ajaran mendatang. "Kalau perlu, kembalikan penerimaan siswa kepada wewenang sekolah masing-masing," ujarnya.

KPKB juga mengusulkan agar pemkot segera menyusun standar minimal layanan pendidikan. Standar diperlukan sebagai pedoman berbagai kebijakan yang diambil Disdik dalam upaya pemerataan layanan pendidikan di Kota Bandung. (A-165) ***